Ada 21 Juta Maling Suara Menangkan Jokowi

1008 views
Berakhir 26 Desember 2016

ID Beritaku – Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempersoalkan banyaknya suara pemilih yang bermasalah dalam pemilihan Presiden 2014. Mereka menuding ada 21 juta suara yang bermasalah yang tersebar di 52 ribu tempat pemungutan suara (TPS).

Sponsored Ads

Hal itu dikemukakan Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, dalam konferensi pers di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/07) malam

20140705_212034_capres-jokowi-beri-pengarahan-satgas-anti-pilpres-curang.

Tantowi mengatakan, timnya sudah mengerahkan 685.000 saksi untuk mengawal 479.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Tantowi menegaskan, tidak ada 1 TPS pun yang luput dari saksi Koalisi Merah Putih.

Sponsored Ads

“Teman-teman kami di lapangan itu militan dan disiplin, mereka sampai tidak tidur mengawal suara. Hasilnya ada 21 juta suara yang kami nilai menjadi bahan perdebatan. 21 juta suara itu tersebar di 52.000 TPS yang ada,” kata Tantowi

Lebih jauh Tantowi menyebut, bentuk kejanggalan yang terindikasi sebagai kecurangan itu bermacam-macam. “Ada yang jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah yang mencoblos, ada TPS yang surat suara kita kosong, ada surat suara yang tidak sama dengan suara sah. Dan setelah ditotal, didapatlah angka 21 juta itu,” sebut dia.

Tantowi menyontohkan, di sebuah TPS disediakan surat suara seratus lembar. Sesuai aturan, kata dia, ada penambahan dua persen untuk mengakomodasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilih. “Yang ditemukan bukan 102, tapi 170 suara yang mencoblos. Itu data yang kami temukan,” sebut dia.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, perolehan suara Prabowo-Hatta berjumlah nol atau tidak ada sama sekali di 28 TPS. Padahal, kata dia, ada 2 saksi yang sudah ditempatkan di TPS tersebut. “Harusnya minimal kita dapat dua suara, ini kosong,” ujarnya.

Tantowi menambahkan, pihaknya akan menempuh 2 langkah untuk memperjuangkan keadilan. Pertama melalui pendekatan politik dan kedua dengan pendekatan hukum. “Langkah politik, kami akan gunakan instrumen politik yang kami punya misal di dewan, jadi itu pendekatan yang akan kami lakukan secara paralel,” ujar di.

Kemudian, pendekatan hukum yang akan dilakukan yakni akan melaporkan ke DKPP selaku institusi yang mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Termasuk mempertimbangkan langkah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Sponsored Ads